Eksekutif - Legislatif Subulussalam Retak

Sumber:  Serambi / 9 Agustus 2012

SUBULUSSALAM - Hubungan kerja antara Pemerintah Kota Subulussalam (eksekutif) dengan DPRK (legislatif) setempat tampaknya mulai retak dan kurang harmonis. Hal itu terlihat dalam rapat paripurna penyampaian jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap rancangan qanun (Raqan) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Subulussalam tahun 2011 yang digelar Rabu (8/8) kemarin.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRK Subulussalam Pianti Mala itu, Wali Kota Subulussalam Merah Sakti membacakan sendiri jawabannya setebal 20 halaman tentang tanggapan para wakil rakyat pada paripuna pekan lalu.

 
Sebelum mengulas isi pidatonya, Wali Kota Merah Sakti mengungkapkan kepada Ketua DPRK bahwa sejak dia memimpin Subulussalam selalu berusaha menjaga keharmonisan dan etika dengan pihak legislatif.

 
”Terus terang ibu ketua DPRK yang terhormat, sejak kami memimpin daerah ini selalu berupaya menjaga keharmonisan dan etika. Tapi karena kemarin ada anggota dewan yang mempertanyakan berbagai hal maka maafkan kami jika nantinya ada nama anggota dewan yang kami sebutkan,” kata Wali Kota Merah Sakti.

Merah Sakti yang juga politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu sempat menyindir Netap Ginting, Sekretaris Komisi B DPRK Subulussalam terkait tindakannya mempersoalkan pengadaan 62 ekor sapi bunting Brahman Cross tahun 2011 senilai Rp 1.019.900.000 itu karena tidak sesuai dengan dokumen kontrak.

 
Pasalnya, Netap Ginting yang sebelumnya Ketua Komisi B DPRK, menurut Wali Kota Merah Sakti telah menerima sebanyak delapan ekor sapi terkait untuk disalurkan kepada calon penerima bantuan. Bahkan, kata Sakti, Netap Ginting enggan menandatangani berita acara penyerahan karena awalnya sapi hanya berjumlah tujuh ekor.

“Sekiranya sapi tersebut bermasalah secara hukum maka seharusnya Netap Ginting selaku anggota dewan tidak menerima. Karena dengan menerima sapi tersebut sama artinya melegalkan pengadaannya,” kata Sakti.

Pada bagian lain Merah Sakti menyatakan bahwa eksekutif sudah menyerahkan draf rancangan qanun 23 Juli 2011 dan Qanun Rumah Sakt Ibu dan Anak (RSIA) tahun 2011 kepada DPRK untuk dibahas.(kh)

Sesalkan Wali Kota

MENYIKAPI jawaban Wali Kota, Ketua DPRK Subulussalam Pianti Mala langsung mengundang wartawan Serambi ke ruang kerjanya untuk menanggapi beberapa hal yang dia nilai patut dipersoalkan.

 
Pianti secara tegas menyatakan Wali Kota Merah Sakti telah melakukan pembohongan publik terkait pernyataannya bahwa pihak eksekutif sudah menyerahkan draf rancangan qanun 23 Juli 2011 dan qanun RSIA tahun 2011. Pasalnya, DPRK menurut Pianti baru menerima draf terkait pada Senin (6/8) lalu.

 
“Jangan seolah-olah dewan yang tidak mau membahas, sebenarnya draf qanun itu baru masuk ke sekwan Senin lalu bahkan belum saya lihatpun wujudnya,” kata Pianti yang mengaku menyesalkan pernyataan Wali Kota.(kh)

Desakan Kelompok Tani

SECARA terpisah, Netap Ginting yang ditanyai wartawan membenarkan ada delapan ekor sapi betina bunting yang dia salurkan kepada kelompok masyarakat. Pada dasarnya, kelompok yang diusulkan oleh Netap Ginting lima namun hanya satu yang direkomendasi oleh Wali Kota.

 
Dalam hal ini, Netap mengatakan tidak berarti dirinya melegaliasi pengadaan sapi tersebut akan tetapi hanya karena desakan kelompok. Sebab, masyarakat protes kenapa belum mendapat bantuan sapi padahal sudah mengajukan permohonan dengan susah payah.

”Saya kan terus didesak oleh masyarakat jadi terpaksa saya terima untuk disalurkan tapi bukan berarti saya membenarkan hal itu,” kata Netap seraya mengakui sejumlah sindiran tersebut ditujukan Wali Kota kepadanya.(kh)

Editor : bakri